News

BPH Migas Perkuat Pemerataan Energi Lewat Program BBM Satu Harga

215
×

BPH Migas Perkuat Pemerataan Energi Lewat Program BBM Satu Harga

Sebarkan artikel ini
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026

IDNZONE.COM – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mempercepat perluasan program BBM Satu Harga ke seluruh penjuru negeri. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan akses energi dengan harga yang setara dengan wilayah perkotaan.

Capaian dan Target Penambahan
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 599 lembaga penyalur BBM Satu Harga telah resmi beroperasi. Memasuki tahun 2026, pemerintah memasang target yang lebih ambisius.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

“Pada 2026, kami menargetkan penambahan 55 lembaga penyalur baru. Dengan demikian, total penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia diproyeksikan mencapai 654 lembaga,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Wahyudi menekankan bahwa program ini bukan sekadar pemerataan harga, melainkan instrumen penting untuk menjamin keadilan energi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.

Ketahanan Energi di Wilayah Bencana
Selain perluasan jaringan, BPH Migas juga berkomitmen menjaga ketersediaan BBM dalam kondisi darurat. Distribusi dipastikan tetap berjalan meski terjadi bencana alam guna mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, distribusi energi yang merata adalah kunci pertumbuhan ekonomi di daerah 3T.

Tantangan Digitalisasi dan Solusi Manual
Meski menunjukkan tren positif, Achmad mengakui adanya tantangan besar di lapangan, terutama keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah pelosok. Kendala ini berdampak pada proses digitalisasi SPBU yang seharusnya berfungsi menjaga akuntabilitas penyaluran BBM subsidi.

Menyikapi hal tersebut, Pertamina telah menyiapkan langkah darurat agar transparansi tetap terjaga.

Baca Juga  Ekspor CPO Turun, DMO Minyakita Ikut Anjlok di Pengujung 2025

“Jika internet bermasalah, penyaluran dilakukan secara manual dan kemudian segera diunggah ke pusat agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Achmad.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berinovasi mencari terobosan agar seluruh proses penyaluran tetap tercatat dengan baik, demi kelancaran distribusi BBM hingga ke pelosok negeri. (LSQ)