IDNZONE.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8). Sidang yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang di Tanah Air.
Usai sidang, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa dirinya diberi mandat oleh Presiden untuk menyampaikan hasil-hasil sidang kepada masyarakat. Dalam keterangan persnya, Menhan menegaskan bahwa Presiden terus memantau perkembangan situasi nasional, terutama di wilayah Ibu Kota Jakarta.
“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid, dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Sjafrie.
Lebih lanjut, Menhan menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ragu dalam mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap segala bentuk pelanggaran hukum.
“Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum,” tambahnya.
Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan kriminal, seperti perusakan fasilitas umum maupun harta benda pribadi. Kepolisian dan TNI, kata Menhan, akan bertindak tegas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ancaman terhadap kedaulatan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie menyampaikan bahwa Presiden telah menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan segera melapor apabila ditemukan dinamika signifikan. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan program ekonomi berjalan dengan baik.
“Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama: soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” jelas Menhan.
Terkait pertahanan, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) akan terus menjaga stabilitas nasional serta melakukan penertiban terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, Kapolri akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung untuk mempercepat proses penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
“Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa, dengan dukungan TNI, Polri, dan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita,” tutur Menhan.
Mengakhiri keterangannya, Menhan menyampaikan pesan Presiden bahwa stabilitas nasional merupakan kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa.
“Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” tutup Sjafrie.
Turut hadir dalam keterangan pers tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, KSAL, dan KSAU. (DXT)
