IDNZONE.COM – Rencana penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke arah penurunan dinilai berpotensi kuat untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Pindu Ajib Hamdani, menyatakan bahwa kebijakan fiskal ini merupakan langkah cepat yang efektif.
Ajib Hamdani menyoroti peran sentral konsumsi domestik yang berkontribusi signifikan, mencapai 57 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. “Menurunkan tarif PPN berarti memberi napas tambahan bagi masyarakat agar bisa meningkatkan konsumsi barang dan jasa,” ujar Ajib dalam dialog bersama PRO3 RRI.
Menurut Ajib, penurunan tarif PPN akan memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi nasional karena menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai, strategi ini lebih efektif dibandingkan sekadar memberikan insentif terbatas hanya kepada sektor usaha. “Kalau insentif hanya diberikan pada pelaku usaha, manfaatnya terbatas. Tapi penurunan PPN dirasakan semua pihak,” tegasnya.
Lebih jauh, Ajib menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat akibat penurunan PPN akan memicu pergerakan sektor swasta, sehingga menciptakan efek berganda dan memperluas aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun penerimaan pajak secara nominal berpotensi turun, peningkatan volume konsumsi yang besar dapat menutup potensi kekurangan tersebut melalui perputaran ekonomi yang lebih besar.
Meski demikian, Ajib mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Kekuatan fiskal negara harus menjadi pertimbangan utama guna mencegah potensi kekurangan penerimaan negara (shortfall). “Ketika tarif PPN diturunkan, otomatis ada potensi shortfall. Pemerintah harus menyiapkan sumber penutup dari potensi itu,” katanya.
Ajib Hamdani menyimpulkan bahwa kunci utama menjaga ketahanan ekonomi nasional adalah keseimbangan antara kebijakan fiskal yang cermat dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat menghitung risiko fiskal dengan teliti tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. “Penurunan tarif PPN, menurut Ajib, bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan publik.” (INA)
